TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BELAPUNRANGA KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA

Abstract

Abstrak

Zakat Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam al-Qur’an hanya ada beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya salah satunya tanaman hasil bumi atau pertanian. Zakat pertanian adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu yang telah ditentukan oleh al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek zakat hasil pertanian padi dipedesaan menurut perspektif hukum ekonomi syariah study kasus di Desa Belapunranga . Penelitian ini menggunakan metode lapangan (Field Research). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisa data yang digunakan adalah teknis analisa data kualitatif. Wawancara dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling. Hasil penelitian yaitu praktek zakat hasil pertanian padi di Desa Belapunranga sifatnya bervariasi, sebagian masyarakat khususnya muzakki masih ada yang beranggapan bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian padi adalah bentuk rasa syukur atas kelebihan hasil panen, sehingga besarnya pembayaran zakat pertanian tidak dihitung berdasarkan nishab. Namun pada umumnya masyarakat kurang memahami tata cara menghitung mengenai kadar zakat pertanian. Dalam sistem pelaksanaan zakat pertanian di Desa Belapunranga menggunakan sistem adat kebiasaan, muzakki tidak memakai ketentuan hukum Islam. Kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat dengan sukarela itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari muzakki sendiri ataupun dari pihak lain serta solusi dari berbagai pihak terkait dengan zakat.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syari’ah, Zakat Pertanian

Abstract

Zakat is a form of worship that has high social value. Apart from that, zakat also has a positive impact on community welfare. In the Qur'an, there are only a few types of wealth that are mentioned as assets for which zakat must be paid, one of which is agricultural or agricultural crops. Agricultural zakat is part of the maal zakat which must be issued to certain parties as determined by the Koran. This research aims to determine the view of sharia economic law on the practice of zakat on rice farming products in rural areas according to the perspective of sharia economic law, a case study in Belapunranga Village. This research uses field methods (Field Research). The data collection methods used are: interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis technique. Interviews were conducted based on purposive sampling technique. The results of the research are that the practice of zakat on rice agricultural products in Belapunranga Village varies in nature, some people, especially muzakki, still think that implementing zakat on rice agricultural products is a form of gratitude for excess harvests, so the amount of agricultural zakat payments is not calculated based on the nishab. However, in general, people do not understand the procedures for calculating agricultural zakat levels. In the system of implementing agricultural zakat in Belapunranga Village using a customary system, muzakki does not use the provisions of Islamic law. Public awareness in giving zakat voluntarily is influenced by several factors, both from the muzakki themselves and from other parties as well as solutions from various parties related to zakat.

Keywords: Shariah Economic Law, Agricultural Zakat